Perlunya Menebar Kesejukan dan Menjaga Persatuan Jelang Pilpres 2024

ASKARA – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah meminta para elite politik dan masyarakat untuk terus menebar kedamaian, sehingga akan hadir kesejukan dan kondusif jelang pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Berbagai komentar yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari,” kata Said Abdullah, Senin (9/10/2023).

Mendekati pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, peluang pilihan rakyat akan lebih mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru. 

“Individu yang tadinya belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan bisa jadi berubah pilihan politiknya. Keadaan ini tentu akan meningkatkan tensi politik nasional. Meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi,” kata Said Abdullah.

Namun, akan menjadi keluar dari kewajaran jika mengarah pada aksi kekerasan dan persinggungan suku, agama, dan ras (SARA)

Karena itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan. Sehingga pengaruhnya ke masyarakat yang berbeda dukungan tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam. 

“Perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan sebatas hanya perbedaan pilihan di TPS. Pilpres harus kita letakkan sebagai momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri,” kata Said.

Indonesia telah mengambil jalan demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. 

 

Demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya. Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” kata dia.

 

Sebaliknya, kegagalan kita berdemokrasi, atau menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat justru merendahkan diri kita sendiri dalam menuju bangsa bermartabat. 

“Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” beber Said.

Dijelaskan Said Abdullah, bahwa tujuan memilih pemimpin bukanlah tujuan final.

Sejatinya, tujuan memilih pemimpin agar mengantarkan kita dalam menahkodai kapal kebangsaan ini menempuh tujuan tujuan kita dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik. 

Karena itu, para capres dan cawapres di tuntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun kedepan. 

“Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” kata dia 

 

Rakyat perlu menyibukkan dirinya dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara mereka yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya. 

“Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama,” ucap dia.

 

Dengan menempatkan diri pada perannya masing masing, sesungguhnya baik bagi calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat diluar urusan urusan, selain yang harus dipersiapkan dari masing masing pihak diatas. 

“Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” ungkap Said.

 

Selebihnya, lanjut Said, diluar urusan kepemiluan, baik saat pemilu maupun tidak sedang ada pemilu, para pemimpin bangsa secara otentik perlu menunjukkan dekatnya jarak silaturahmi. 

“Mungkin ada yang bertanya apa kepentingan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang merupakan kader PDI Perjuangan bersilaturahmi misalnya dengan Pak Jusuf Kalla. Demikian pula pertemuan Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Semuanya, tidak lain kita maknai positif demi merawat jembatan silaturahmi tetap kokoh sebagai modal sosial bangsa,” kata Said.

“Pilihan politik boleh berbeda namun kebersamaan sebagai keluar besar bangsa Indonesia harus tetap terjaga,” sambung dia. 

 

Said menegaskan bahwa keutuhan negara dan bangsa di atas segalanya, yang harus dijaga melalui kebersamaan,  kedamaian dan semangat kegotongroyongan seluruh rakyat.

“Kebinekaan dan ke-ika-an bukan penggalan makna yang terpisah. Kebinekaan wujud jati diri kita yang memang beragam identitas, namun ke-ika-an adalah semangat kita. Dengan persatuan nasional inilah kita yakin se yakinnya bisa mengatasi segala tantangan kebangsaan apapun bentuknya, untuk itu, mohon jangan dikorbankan,” tegas dia.

Editor: Husnie